Caleg Peduli Lingkungan: Sustainable People Resistance

Caleg Peduli Lingkungan Hidup harus memahami bahwa untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, ia akan berhadapan dengan banyak kepentingan, termasuk perilaku masyarakat dan pengusaha.

Untuk itu, peraturan yang ketat untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat sangat diperlukan. Secara khusus untuk Kota Tangerang, saat ini, peraturan yang ada belum berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh, hasil penelitian yang dilakukan oleh Epah Ema Jumiati  menyebutkan bahwa pemerintah kota Tangerang belum optimal dalam melaksanakan peraturan daerah kota Tangerang no.2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Tangerang, karena:

Empat dari sembilan indikator implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle belum dilaksanakan dengan baik, mencakup kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, pelaksana program, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana.

Hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa 84% air di Sungai Cisadane tercemar oleh limbah domestik (limbah rumah tangga), hotel, rumah makan, dan bengkel kendaraan bermotor. Hal ini juga menunjukkan betapa rendahnya kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap kesehatan air di Kota Tangerang. 

Sampai saat ini, belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup. Dikutip dari website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, program lebih diarahkan ke tindakan preventif sebatas himbauan untuk membuat sumur resapan dan perilaku tidak membuang sampah sembarangan. Padahal, jika saja perusahaan pelaku pencemaran diumumkan terbuka di website resminya, ini dapat memberikan hukuman sosial (social punishment) yang dapat  memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran.

Kita ketahui meski pada tahun 2016 Pemerintah Kota Tangerang telah meluncurkan posko pengaduan peristiwa pencemaran lingkungan hidup sampai saat ini penegakan hak-hak warga untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan belum terpenuhi seluruhnya. 

Sebagai caleg peduli lingkungan hidup untuk DPRD Kota Tangerang, jika terpilih nantinya, anggota DPRD dapat melakukan pengawasan (bersama-sama dengan dinas dan badan terkait lingkungan hidup) secara ketat terhadap pelaku tindak pencemaran lingkungan hidup seraya merevisi peraturan daerah terkait lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman, pengawasan terhadap penerbitan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari setiap proyek yang dilaksanakan di kota Tangerang.

Dan yang harus digarisbawahi bahwa seluruh upaya yang dilakukan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup harus memenuhi seluruh kebutuhan / hak masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya secara berkelanjutan – sebagai bentuk perlawan rakyat (sustainable people resistance) untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari peraturan yang dibuat untuk mereka.

 

Caleg peduli lingkungan hidup

Harisman Simangunsong, S.Pd., M.Pd – caleg Partai Solidaritas Indonesia untuk daerah pemilihan 3 (Kec. Cipondoh dan Pinang) nomor urut 3 akan berupaya sepenuhnya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan untuk masyarakat kota Tangerang dengan merevisi peraturan daerah terkait lingkungan hidup.

 

 

Apa itu Sustainable People Resistance?

Secara sederhana Sustainable People Resistance (SPR) adalah antitesa dari Sustainable Development Goals yang kebanyakan menyiasati kemajuan bisnis mereka melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Seolah, dengan menjalankan program CSR, perusahaan mendapatkan “tiket” untuk melakukan pencemaran di wilayah perusahaan beroperasi.

Sebagai contoh, 259 pabrik terduga pelaku pencemaran sungai hanya mendapatkan sangsi administratif sementara pencemaran terus berjalan seraya melupakan ingatan kolektif masyarakat melalui program CSR yang diberikan ke masyarakat sekitar terkena dampak. Padahal, dampak pencemaran lingkungan hidup akan berlangsung menerus dan meluas, dimana masyakarat kota Tangerang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

SPR ini merupakan bentuk perlawanan karena sampai saat ini program atau kebijakan terkait lingkungan hidup selalu menempatkan masyarakat sebagai obyek dan “mengagungkan” pemiliki modal atau pengusaha. 

Sudah saatnya masyarakat melakukan perlawanan untuk mendapatkan kondisi lingkungan hidup yang berpihak kepada mereka. Masyarakat ditempatkan sebagai pengendali utama seluruh program lingkungan hidup mengingat kita semua (masyarakat) akan menderita akibat pencemaran lingkungan hidup.